DKP Provinsi Kepulauan Riau Tandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Tanjungpinang — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan para Kepala Bidang, Kepala Cabang Dinas, serta Kepala UPTD di lingkungan DKP Provinsi Kepulauan Riau, pada Jumat (30/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kerapu DKP Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini menjadi agenda strategis dalam memperkuat komitmen bersama terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi DKP Provinsi Kepulauan Riau. Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi tolok ukur evaluasi capaian kinerja sepanjang tahun berjalan.
Melalui Perjanjian Kinerja, setiap unit kerja diharapkan memiliki arah dan target kinerja yang jelas, terukur, serta selaras dengan tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan daerah. Kepala Dinas bersama seluruh pejabat struktural menyatakan komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Dalam arahannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Said Sudrajad, S.Sos., M.Si, menegaskan pentingnya integritas, konsistensi, serta kepatuhan terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati. Seluruh pejabat struktural diminta untuk menjaga komitmen tersebut guna mendukung tertib administrasi, efektivitas pelaksanaan program, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Kepala Dinas menekankan bahwa keberhasilan kinerja DKP tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah Kepulauan Riau. Oleh karena itu, seluruh jajaran diharapkan dapat bekerja secara terarah, disiplin, dan bertanggung jawab.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini menjadi wujud nyata komitmen DKP Provinsi Kepulauan Riau dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berintegritas, serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di Provinsi Kepulauan Riau.
