Pimpin Konsultasi Publik Perubahan RZWP-3-K/MTPP Sekdaprov Misni Tegaskan Pentingnya Kepastian Ruang Laut bagi Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

17 November 2026, 16:16 WIB 152 kali dibaca
Kategori : Berita
Pimpin Konsultasi Publik Perubahan RZWP-3-K/MTPP, Sekdaprov Misni Tegaskan Pentingnya Kepastian Ruang Laut bagi Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Tanjungpinang, 17 November 2026

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov. Kepri) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP Kepri) menyelenggarakan Konsultasi Publik Penyusunan Perubahan Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)/Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Kepulauan Riau bertempat di Ruang Rapat Kerapu, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Pulau Dompak - Kota Tanjungpinang pada Selasa (17/11) pagi. Kegiatan Konsultasi Publik ini dibuka secara resmi dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, S.K.M., M.Si., serta diikuti peserta secara luring maupun daring melalui Zoom Meeting.

Adapun beberapa peserta yang hadir, diantaranya unsur Kementerian/Lembaga (antara lain Komando Armada I TNI AL dan Ditjen Penataan Ruang Laut KKP RI), DPRD Provinsi Kepulauan Riau, unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov. Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota,unsur akademisi dari UMRAH dan STISIPOL Raja Ali Haji Tanjungpinang, unsur organisasi profesi dan media, BUMN, pelaku usaha, serta asosiasi terkait (HNSI).

Kepala DKP Kepri, Dr. Said Sudrajad, menjelaskan bahwa Dokumen RZWP-3-K Kepulauan Riau telah memperoleh Persetujuan Teknis KKP pada 10 Desember 2020. Namun, perkembangan kebijakan nasional, kebutuhan ruang baru termasuk Proyek Strategis Nasional, perubahan kewenangan wilayah pengaturan KPBPB Batam melalui PP Nomor 47 Tahun 2025, serta proses integrasi ke revisi RTRW Provinsi membuat MTPP perlu disempurnakan. Inventarisasi juga menemukan PKKPRL yang telah terbit namun belum selaras dengan muatan MTPP.

“Pada akhir Mei 2026, Pemprov. Kepri telah menyampaikan rencana perubahan MTPP secara terbatas, mencakup peruntukan pariwisata, pelabuhan, perikanan, pertambangan, industri, pertahanan dan keamanan, perdagangan, serta fasilitas umum terkait PSN”, ujar Dr. Said Sudrajad.

KKP juga meminta penyempurnaan dasar hukum, data potensi, struktur ruang, ketentuan khusus, dan arahan pemanfaatan ruang, tambahnya.

Selanjutnya Kepala DKP Kepri juga menyampaikan bahwa penyusunan MTPP bertumpu pada tiga pendekatan, yakni kesesuaian ruang (scientific basis), kesesuaian regulasi, dan konsensus bersama.

Konsultasi publik menjadi ruang dialog terbuka untuk menghimpun masukan para pemangku kepentingan agar dokumen disusun secara partisipatif dan transparan. Hasil yang diharapkan adalah masukan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti, terkonfirmasinya usulan perubahan beserta justifikasinya, serta dimuatnya seluruh kesepakatan dan tindak lanjut dalam Berita Acara.

Galeri Foto

Editor: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kepri