Selamatkan Lamun Bintan: Pokmaswas Dapat Pelatihan Pantau Ekosistem Laut
BINTAN, 16 OKTOBER 2025 — Sebanyak puluhan
anggota kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), dari enam kelompok lokal, mengikuti
Pelatihan Pemantauan Ekosistem Lamun di Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau
Bintan pada 14–15 Oktober 2025. Keenam kelompok yakni Pokmaswas Dugong,
Srikandi, Usat Berkumis, Camar Laut, Perisai Mapur, dan Bintang Laut, menjalani
pelatihan tersebut dengan dampingan langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau (DKP Kepri), yang bekerja sama dengan Konservasi
Indonesia, dan mendapatkan materi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Kepala Bidang Konservasi Kelautan dan
Pengawasan DKP Provinsi Kepulauan Riau, R. Taufik, menilai keberadaan Pokmaswas
sangat penting sebagai penjaga terdepan ekosistem perairan setempat. ”Ekosistem
lamun berfungsi sebagai pelindung pesisir dan penyerap karbon biru. Pokmaswas ini
menjadi ujung tombak pengawasan agar ekosistem tetap lestari. Kegiatan ini menjadi
langkah bersama dalam memperkuat pengawasan berbasis masyarakat di TWP Timur
Pulau Bintan” ujar dia.
Padang lamun di TWP Timur Pulau Bintan terhampar
hingga 2.416 hektare. Kawasan ini berperan penting sebagai habitat dugong,
penyu hijau, dan penyu sisik, pelindung garis pantai, hingga penyerap karbon
biru. Kawasan konservasi seluas 138.561 hektare ini juga menghadapi tekanan
tinggi akibat dari sedmentasi, pencemaran, alih fungsi lahan, dan praktik
perikanan yang tidak berkelanjutan.
Pelatihan selama dua hari tersebut mengombinasikan teori, praktik lapangan, dan diskusi kelompok. Peserta terlibat dalam identifikasi jenis lamun, pemahaman tentang tutupan habitat, penilaian kualitas air, serta mengenali ancaman dari aktivitas manusia. Peserta juga diperkenalkan dengan Seagrass Monitoring Kit sebuah alat bantu sederhana namun ilmiah untuk mencatat data lamun, kondisi habitat, ancaman pesisir, dan biota berasosiasi.
Susan Lusiana, Blue Carbon Senior
Manager Konservasi Indonesia, mendorong agar kegiatan pemantauan lamun
menjadi bagian dari rencana kerja Pokmaswas. “Kami berkomiten dalam
menyempurnakan Seagrass Monitoring Kit untuk Pokmaswas , dan
menindaklanjutinya dimulai dengan penentuan titik dan pelaksanaan monitoring
pertama,” ujar Susan.
Ke depannya KI bersama DKP Kepri dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Pengelola
Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Kepulauan Riau akan mendorong kegiatan
pemantauan dapat diintegrasikan dalam alokasi dana desa melalui Musyawaran
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga selaras dengan Rencana
Pengelolaan TWP Timur Pulau Bintan. Sementara itu, di level nasional, BRIN tengah menjajaki integrasi Seagrass
Monitoring Kit ke dalam platform digital Seagrass Connect untuk
memperkuat sistem pemantauan lamun nasional yang lebih terpadu dan
berkelanjutan. Hal ini diharapkan akan berkontribusi bagi operasionalisasi
jejaring karbon biru yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP).
Perwakilan Pokmaswas Camar Laut, Nursyahadat, yang mengikuti kegiatan ini mengaku mendapat lebih banyak pengetahuan. Terlebih, hasil diskusi nantinya akan digunakan untuk menyusun rencana pengawasan rutin dan berkelanjutan di wilayah masing-masing Pokmaswas. “Dari pelatihan ini kami bisa lebih memahami kondisi padang lamun, dan semakin siap untuk menjalani pemantauan rutin dua kali setahun,” ujar Nursyahadat.
