Penguatan Pengaplikasian Model Pentahelix dalam Pembangunan Ekosistem Pangan Maritim
Tanjungpinang, Rabu 3 September 2025
Guna akselerasi dan penguatan pengaplikasian model pentahelix sebagai wujud kolaborasi dalam pembangunan ekosistem pangan maritim Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjungpinang, Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau melalui Bidang Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, menyelenggarakan Dialog Publik yang bertajuk "Pengembangan Aliansi Strategis Kehumasan Guna Membangun Ekosistem Ketahanan Pangan Maritim secara Kolaboratif dan Partisipatif di Wilayah Perbatasan", bertempat di Restoran Madong, Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang, pada Rabu (3/9) pagi, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Kepri, Kombespol Zahwani Pandra.
.jpeg)
Secara marathon, disampaikan materi secara kolaboratif dari perwakilan perangkat daerah Pemprov Kepri, diantaranya oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Riki Rionaldi), Sekretaris Disperindag (Fansuri), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran DKP (Ade Ovita), Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Diskominfo (Trio Andana) dan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda DP2KH (Zulaikka), serta dari unsur pelaku usaha/komunitas, yakni perwakilan DPN Appeknas (Karina Sasmita).
Adapun kegiatan publik ini, juga dihadiri oleh Sekretaris Camat Tanjungpinang Kota (R.M. Ruslan), Lurah Kp. Bugis (Rita Siswati), unsur TNI-Polri, para Ketua RT dan RA serta masyarakat setempat.
Membuka acara, Kombespol Pandra mengingatkan urgensitas pengaplikasian model pentahelix dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam membangun ekosistem pangan maritim di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dimana 2 (dua) pilot project telah ditetapkan sebagai lokus kegiatan, yakni Desa Pengudang (Kab. Bintan) dan Madong (Kota Tanjungpinang) sebagai Kampung Pangan Laut (KAPAL).
Lanjutnya, ia juga menekankan perlunya merubah paradigma dalam memandang kondisi geografis Kepulauan Riau, bukan sebagai wilayah terluar, melainkan wilayah terdepan beranda NKRI.
.jpeg)
"Perlu kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur akademisi pemerintah, swasta/pelaku usaha, komunitas dan media, dimana kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung Asta Cita yang digaungkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, khususna penciptaan kedaulatan dan ketahanan pangan serta hilirisasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas", ungkap Kombespol Pandra.
Dalam kesempatan yang sama, Kadis Koperasi dan UKM Prov. Kepri, mengajak masyarakat Madong untuk berpartisipasi dalam menyukseskan 2 (dua) Program Nasional Presiden yang tengah "hits dan viral", yakni Koperasi Merah Putih (KMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Khusus pada project yang diinisiasi oleh Kombespol Pandra ini, kami akan menugaskan pendamping guna membina dan memfasilitasi Bapak dan Ibu secara intens, sehingga keberlanjutan dan kesinambungan kegiatan yang hari ini diselenggarakan dapat terlaksana secara baik", ungkapnya.
Riki menambahkan, peran serta Camat dan Lurah setempat sangat penting dalam mendorong seluruh masyarakat untuk bergabung dan mendapatkan manfaat dalam KMP.
"Langkah konkret yang saat ini sedang diupayakan, yakni bagaimana melalui KMP Madong, dapat terjadi siklus yang saling terhubung, Bapak-Bapak menangkap atau membudidayakan ikan, kemudian Ibu-Ibu mengolahnya, sehingga kedepan diharapkan KMP Madong dapat menyuplai kebutuhan pangan pada MBG bagi siswa-siswi yang bersekolah di lokasi sekitar sini", lanjut Riki.
Adapun Kabid Pengolahan dan Pemasaran yang mewakili Kepala DKP Kepri, menyampaikan bahwa pengolahan hasil perikanan perlu memperhatikan pemenuhan standar dan pedoman Cara Pengolahan Ikan yang Baik (CPIB) dan persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (SSOP), sehingga produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan bermutu tinggi dan berdaya saing.
"Silakan Bapak dan Ibu sekalian meminta pendampingan dan pembinaan dari Pembina Mutu Hasil Perikanan, baik dari Kota maupun Provinsi, sehingga penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dapat terealisasi secepatnya", ungkap Ade.
Dalam sesi tanya jawab, Hariani selaku Ketua RW 5 menyampaikan harapannya terkait keberlanjutan kegiatan aliansi strategis ini kedepan.
"Masyarakat Madong tidak semata memproduksi hasil perikanan berupa ikan segar saja, melainkan ada produk olahan gamat, kerupuk gonggong, dan lain-lain, kami ingin adanya dukungan promosi guna perluasan jangakuan produk", ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kombespol Pandra memastikan bahwa keberlanjutan kegiatan ini akan terus dilakukan, diawali dengan pembentukan Sekretariat Bersama Aliansi Strategis Kehumasan, sehingga dapat mendukung promosi dan publikasi atas produk olahan hasil perikanan yang ada, disamping melalui dinas terkait dan BPOM, akan dilakukan fasilitasi dan pendampingan guna pemilikan sertifikasi atas produk olahan hasil perikanan yang ada.
Adapun sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan dialog publik dua hari terakhir, dalam waktu dekat direncakan akan dilakukan pembahasan rancangan Nota Kesepakatan/MoU antara Polda Kepri dengan Pemprov. Kepri, guna menyusun langkah dan upaya konkret kedepannya terkait implementasi aliansi strategis kehumasan Prov. Kepri.**
