Focused Group Discusion (FGD) Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
Focused Group Discusion (FGD) Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan Penegakan Hukum di Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan bertujuan : (i) membangun kesepahaman antara kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), desa dan penegak hukum terkait yang berwenang sehingga terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik, (ii) memberikan penyegaran tentang prosedur pengawasan di kawasan konservasi menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, (iii) merumuskan strategi kerjasama terkait pengawasan di TWP Timur Pulau Bintan, dan (iv) membangun komitmen para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengawasan SDKP serta penegakan hukum dalam mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.
Kegiatan dilaksanakan pada Kamis (7/9) di Ruang Rapat Kerapu DKP Provinsi Kepri dihadiri: Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) TWP Timur Pulau Bintan, Diskan Bintan, Satwas PSDKP Tanjungpinang, Pos TNI AL, Polairud Polres Bintan, Kades dan Lurah lingkup kawasan konservasi, Nikoi Resort, Konservasi Indonesia, USAID BER-IKAN, USAID Kolektif, Yayasan Ecology Kepulauan Riau dan Pokmaswas Kawal dan Mapur.
Rumusan yang berhasil disusun antara lain SUOP TWP Timur Pulau Bintan perlu melakukan hal-hal sbb: (i) menyusun SOP Mekanisme Pelaporan Aduan Masyarakat, (ii) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pokmaswas dalam sistem pelaporan pengawasan SDKP, (iii) memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Pokmaswas, (iv) memperkuat sinergitas pengawasan SDKP dari level Pokmaswas, desa/kelurahan, aparat penegak hukum, instansi pemerintah dan instansi pusat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), (v) menyusun kegiatan yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan, dan (vi) memfasilitasi Pelaku Usaha dalam rangka pemenuhan perizinan berusaha berbasis resiko.
